JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15062 (Release-14)

    Ditemukan 1.762 hasil yang relevan dengan "penerimaan negara "
    Dalam 0.016 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ALOKASI SEMENTARA | TAHUN ANGGARAN 2010
    66/PMK.07/2010

    Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010

    • Ditetapkan: 19 Mar 2010
    • Diundangkan: 19 Mar 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERTAMBANGAN UMUM | DANA BAGI HASIL
    144/PMK.07/2009

    Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008.

    • Ditetapkan: 02 Sep 2009
    • Diundangkan: 02 Sep 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    78/PUU-VIII/2010

    Uji Materiil atas Pasal 15 ayat (3) UU No. 37 Th. 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (UU Kepailitan) terhadap UU 1945 yang...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEGIATAN USAHA | PELAKSANAAN
      PP 23 TAHUN 2010

      Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

      • Ditetapkan: 01 Feb 2010
      • Diundangkan: 01 Feb 2010

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BENIH UNGGUL | DANA CADANGAN BENIH NASIONAL
      124/PMK.02/2009

      Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul.

      • Ditetapkan: 24 Jul 2009
      • Diundangkan: 24 Jul 2009

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      12/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SUBSIDI PUPUK | TATACARA PENYEDIAAN
        120/PMK.02/2010

        Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

        • Ditetapkan: 14 Jun 2010
        • Diundangkan: 14 Jun 2010

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN | PAJAK PENGHASILAN PS.21
        203/PMK.07/2009

        Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

        • Ditetapkan: 04 Des 2009
        • Diundangkan: 04 Des 2009

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        MASYARAKAT | BERPENDAPATAN RENDAH
        99/PMK.02/2009

        Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009.

        • Ditetapkan: 26 Mei 2009
        • Diundangkan: 26 Mei 2009

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BENDA BERHARGA | PENETAPAN STATUS
        184/PMK.06/2009

        Tata Cara Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

        • Ditetapkan: 16 Nov 2009
        • Diundangkan: 16 Nov 2009

        Relevan terhadap dan

        • 1
        • ...
        • 168
        • 169
        • 170
        • ...
        • 177
        Quick Look - ??