PP 38 TAHUN 2009

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 28 Mei 2009
• Diundangkan: 28 Mei 2009

PP 24 TAHUN 2005

Standar Akuntansi Pemerintah

• Ditetapkan: 13 Jun 2005
• Diundangkan: 13 Jun 2005

Relevan terhadapPasal 1

31/PMK.07/2005

Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah

• Ditetapkan: 23 Mei 2005
• Diundangkan: 23 Mei 2005

Relevan terhadapPasal 14, Pasal 22, dan Pasal 15

PP 20 TAHUN 2004

Rencana Kerja Pemerintah

• Ditetapkan: 05 Agu 2004
• Diundangkan: 05 Agu 2004

128/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

Relevan terhadapPasal 7

144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

PP 36 TAHUN 2008

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

• Ditetapkan: 19 Mei 2008
• Diundangkan: 19 Mei 2008

Relevan terhadapPasal 7

UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Ditetapkan: 27 Des 2002
• Diundangkan: 27 Des 2002

Relevan terhadapPasal 26, Pasal 15, dan Pasal 44

PP 11 TAHUN 2001

Informasi Keuangan Daerah

• Ditetapkan: 19 Mar 2001
• Diundangkan: 19 Mar 2001

Relevan terhadapPasal 3 dan Pasal 3

PP 21 TAHUN 2004

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

• Ditetapkan: 05 Agu 2004
• Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadapPasal 17