JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.770 hasil yang relevan dengan "peran FDI dalam penerimaan negara "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  • Ditetapkan: 27 Des 2002
  • Diundangkan: 27 Des 2002

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
SUSUNAN ORGANISASI | INSTANSI VERTIKAL
Kpres 84 TAHUN 2001

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

  • Ditetapkan: 02 Jul 2001
  • Diundangkan: 02 Jul 2001

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PP 21 TAHUN 2004

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

  • Ditetapkan: 05 Agu 2004
  • Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | PELABUHAN BEBAS
UU 36 TAHUN 2000

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

  • Ditetapkan: 21 Des 2000
  • Diundangkan: 21 Des 2000

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
SUMBER DAYA | KAWASAN HUTAN
PP 51 TAHUN 1998

Provisi Sumber Daya Hutan

  • Ditetapkan: 20 Apr 1998
  • Diundangkan: 20 Apr 1998

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEUANGAN | PERIMBANGAN
UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

  • Ditetapkan: 17 Mei 1999
  • Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BIDANG ANGGARAN
PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

  • Ditetapkan: 07 Jul 1997
  • Diundangkan: 07 Jul 1997

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 23 Nov 1997
  • Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
MEMPERSIAPKAN | TATA CARA
Kpres 188 TAHUN 1998

Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

  • Ditetapkan: 29 Okt 1998
  • Diundangkan: 29 Okt 1998

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
SANKSI ADMINISTRASI | DENDA DI BIDANG CUKAI
PP 24 TAHUN ~1996

Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai.

  • Ditetapkan: 02 Apr 1996
  • Diundangkan: 02 Apr 1996
  • 1
  • ...
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177

Loading...
Quick Look - ??
  • FDI dan penerimaan pajak...
  • dampak FDI terhadap pertumbuhan ekonomi...
  • kebijakan pemerintah untuk menarik FDI...
  • analisis risiko terkait FDI...
  • kontribusi FDI dalam pembangunan infrastruktur...