JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.812 hasil yang relevan dengan "akuntabilitas dalam pengelolaan dana daerah "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TAHUN ANGGARAN 2010 | PERGESERAN ANGGARAN BELANJA
187/PMK.02/2010

Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Ba Bun Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2...

  • Ditetapkan: 26 Okt 2010
  • Diundangkan: 26 Okt 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
MINYAK DAN GAS BUMI | REKENING
113/PMK.02/2009

Rekening Minyak dan Gas Bumi.

  • Ditetapkan: 23 Jun 2009
  • Diundangkan: 23 Jun 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PP 90 TAHUN 2010

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 27 Des 2010
  • Diundangkan: 27 Des 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI | TATA CARA PELAKSANAAN
134/PMK.06/2009

Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh ...

  • Ditetapkan: 24 Agu 2009
  • Diundangkan: 24 Agu 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN | PAJAK PENGHASILAN PS.21
203/PMK.07/2009

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

  • Ditetapkan: 04 Des 2009
  • Diundangkan: 04 Des 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM INFORMASI
PP 56 TAHUN 2005

Sistem Informasi Keuangan Daerah

  • Ditetapkan: 09 Des 2005
  • Diundangkan: 09 Des 2005

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | HUKUM KEUANGAN NEGARA | POLITEKNIK KESEHATAN
184/PMK.05/2011

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

  • Ditetapkan: 22 Nov 2011
  • Diundangkan: 22 Nov 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PENGHASILAN | KONTRAKTOR
257/PMK.011/2011

Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasil...

  • Ditetapkan: 28 Des 2011
  • Diundangkan: 28 Des 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
PRINSIP MENGENAL NASABAH | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
30/PMK.010/2010

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

  • Ditetapkan: 09 Feb 2010
  • Diundangkan: 09 Feb 2010
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 55 TAHUN 2005

Dana Perimbangan

  • Ditetapkan: 09 Des 2005
  • Diundangkan: 09 Des 2005

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • ...
  • 176
  • 177
  • 178
  • ...
  • 182

Loading...
Quick Look - ??
  • akuntabilitas pengelolaan dana daerah...
  • transparansi anggaran pemerintah daerah...
  • evaluasi penggunaan dana publik...
  • laporan keuangan pemerintah daerah...
  • pengawasan dan kontrol keuangan daerah...