JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 192 hasil yang relevan dengan "kebijakan pendanaan daerah "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
PP 7 TAHUN 2008

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2008
  • Diundangkan: 04 Feb 2008

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
102/PUU/XVI/2018

Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    58/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      63/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
        220/PMK.05/2016

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
        143/PMK.02/2015

        Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

        • Ditetapkan: 24 Jul 2015
        • Diundangkan: 24 Jul 2015
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        25/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          12/PUU-XII/2014

          Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            ANGGARAN | KLASIFIKASI
            101/PMK.02/2011

            Klasifikasi Anggaran.

            • Ditetapkan: 11 Jul 2011
            • Diundangkan: 11 Jul 2011
            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            35/PUU-XI/2013

            Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

              Relevan terhadap

              • 1
              • ...
              • 17
              • 18
              • 19
              • 20

              Loading...
              Quick Look - ??
              • kebijakan pendanaan daerah...
              • pengelolaan anggaran regional...
              • strategi pembiayaan pembangunan daerah...
              • optimalisasi sumber pendapatan daerah...
              • transparansi pengelolaan keuangan daerah...