JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 259 hasil yang relevan dengan "pemantauan anggaran berbasis big data "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 91 TAHUN 2023

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

  • Ditetapkan: 08 Sep 2023
  • Diundangkan: 11 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
PMK 138 TAHUN 2023

Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 08 Des 2023
  • Diundangkan: 13 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | KEGIATAN
6/PMK.05/2019

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 29 Jan 2019
  • Diundangkan: 29 Jan 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
222/PMK.07/2020

Pengelolaan Dana Desa

  • Ditetapkan: 28 Des 2020
  • Diundangkan: 29 Des 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PERUBAHAN
24/PMK.07/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07 /2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah

  • Ditetapkan: 23 Mar 2020
  • Diundangkan: 23 Mar 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
19/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
    217/PMK.01/2018

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
    199/PMK.02/2021

    Tata Cara Revisi Anggaran

    • Ditetapkan: 24 Des 2021
    • Diundangkan: 27 Des 2021

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAKSANAAN ANGGARAN | PEMBAYARAN
    204/PMK.05/2020

    Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah

    • Ditetapkan: 17 Des 2020
    • Diundangkan: 18 Des 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    69/PMK.07/2021

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

    • Ditetapkan: 23 Jun 2021
    • Diundangkan: 23 Jun 2021

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 17
    • 18
    • 19
    • ...
    • 26

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pemantauan anggaran big data...
    • analisis data keuangan...
    • efisiensi anggaran publik...
    • transparansi pengeluaran pemerintah...
    • peningkatan akuntabilitas anggaran...