JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 199 hasil yang relevan dengan "peraturan keuangan digital "
Dalam 0.009 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI
11/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung pada Kementerian Perindustrian.

  • Ditetapkan: 14 Jan 2015
  • Diundangkan: 14 Jan 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | UTANG PEMERINTAH
218/PMK.05/2013

Sistem Akuntansi Utang Pemerintah.

  • Ditetapkan: 31 Des 2013
  • Diundangkan: 31 Des 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PENERIMAAN NEGARA
32/PMK.05/2014

Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

  • Ditetapkan: 10 Feb 2014
  • Diundangkan: 10 Feb 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 | PERUBAHAN
110/PMK.010/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyer...

  • Ditetapkan: 05 Sep 2018
  • Diundangkan: 06 Sep 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
47/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

  • Ditetapkan: 11 Mar 2015
  • Diundangkan: 11 Mar 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
JABATAN FUNGSIONAL | PETUNJUK TEKNIS
132/PMK.06/2017

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

  • Ditetapkan: 03 Okt 2017
  • Diundangkan: 03 Okt 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
223/PMK.05/2015

Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

  • Ditetapkan: 15 Des 2015
  • Diundangkan: 15 Des 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
BENDAHARA UMUM NEGARA | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
165/PMK.02/2011

Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian ...

  • Ditetapkan: 17 Okt 2011
  • Diundangkan: 17 Okt 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
54/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK. 05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pada K...

  • Ditetapkan: 05 Apr 2016
  • Diundangkan: 05 Apr 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | KONTRAK KERJA SAMA | BIDANG PERBENDAHARAAN
245/PMK.05/2012

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

  • Ditetapkan: 28 Des 2012
  • Diundangkan: 30 Des 2012
  • 1
  • ...
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20

Loading...
Quick Look - ??
  • peraturan keuangan digital...
  • regulasi fintech Indonesia...
  • kebijakan pembayaran elektronik...
  • perlindungan konsumen digital...
  • pengawasan transaksi keuangan...