JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 180 hasil yang relevan dengan "perkembangan e-commerce dan implikasi pajak "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR | PRINSIP MENGENAL NASABAH
143/PMK.010/2009

Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

  • Ditetapkan: 31 Agu 2009
  • Diundangkan: 31 Agu 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
DEPARTEMEN KEUANGAN | PERUBAHAN KETIGA
143.1/PMK.01/2009

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

  • Ditetapkan: 31 Agu 2009
  • Diundangkan: 31 Agu 2009
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    144/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
      80/PMK.05/2007

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

      • Ditetapkan: 18 Jul 2007
      • Diundangkan: 18 Jul 2007
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      FAKTOR PENYESUAIAN | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
      361/KMK.04/1998

      Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

      • Ditetapkan: 27 Jul 1998
      • Diundangkan: 27 Jul 1998
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENATAAN RUANG
      UU 24 TAHUN 1992

      Penataan Ruang.

      • Ditetapkan: 13 Okt 1992
      • Diundangkan: 13 Okt 1992

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BEA METERAI
      UU 13 TAHUN 1985

      Bea Meterai

      • Ditetapkan: 27 Des 1985
      • Diundangkan: 27 Des 1985

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM UMUM
      Media Keuangan Juni 2020 - Atasi Pandemi Pulihkan Ekonomi

      Biro KLI Kementerian Keuangan

      • Diterbitkan: 01 Jun 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM UMUM
      Media Keuangan Maret 2020 - Umpan Jitu Akselerasi Investasi

      Biro KLI Kementerian Keuangan

      • Diterbitkan: 01 Mar 2020

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 17
      • 18

      Loading...
      Quick Look - ??
      • perdagangan digital...
      • regulasi pajak e-commerce...
      • kepatuhan pajak dalam transaksi online...
      • dampak pajak terhadap pertumbuhan e-commerce...
      • strategi pajak untuk bisnis berbasis internet...