JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15465 (Release-30)

    Ditemukan 2.316 hasil yang relevan dengan "anggaran negara "
    Dalam 0.027 detik
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    41/PUU-XVIII/2020

    Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PINJAMAN DAERAH | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
      132/PMK.07/2016

      Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Mak...

      • Ditetapkan: 31 Agu 2016
      • Diundangkan: 31 Agu 2016

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
      96/PMK.05/2016

      Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Ang...

      • Ditetapkan: 20 Jun 2016
      • Diundangkan: 20 Jun 2016

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | GAJI KETIGA BELAS
      PP 19 TAHUN 2016

      Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Repub...

      • Ditetapkan: 17 Jun 2016
      • Diundangkan: 17 Jun 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA BAGI HASIL | KURANG BAYAR
      187/PMK.07/2017

      Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya.

      • Ditetapkan: 08 Des 2017
      • Diundangkan: 08 Des 2017

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      INSTANSI VERTIKAL | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
      210/PMK.01/2017

      Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

      • Ditetapkan: 29 Des 2017
      • Diundangkan: 29 Des 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      15/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD Negara RI 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        54/PUU-XVII/2019

        Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DANA DESA | PERUBAHAN KEDUA | DANA DESA
          225/PMK.07/2017

          Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

          • Ditetapkan: 29 Des 2017
          • Diundangkan: 29 Des 2017
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          INFRASTRUKTUR | BADAN USAHA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
          95/PMK.08/2017

          Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

          • Ditetapkan: 17 Jul 2017
          • Diundangkan: 17 Jul 2017

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 181
          • 182
          • 183
          • ...
          • 232
          Quick Look - ??