JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)

    Ditemukan 3.353 hasil yang relevan dengan "Kementerian Keuangan Indonesia "
    Dalam 0.019 detik
    Thumbnail
    PENERIMAAN NEGARA | DANA OPERASIONAL KHUSUS
    145/PMK.05/2011

    Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara.

    • Ditetapkan: 05 Sep 2011
    • Diundangkan: 05 Sep 2011
    Thumbnail
    TELEKOMUNIKASI | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    54/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010
    Thumbnail
    IMPOR BARANG DAN BAHAN | SORBITOL
    42/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010
    Thumbnail
    IMPOR BARANG DAN BAHAN | KEMASAN INFUS
    50/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010
    Thumbnail
    PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH | MINYAK GORENG
    25/PMK.011/2010

    Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 29 Jan 2010
    • Diundangkan: 29 Jan 2010
    Thumbnail
    PENGENAAN | BEA MASUK ANTI DUMPING
    26/PMK.011/2010

    Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing And Printing Paper.

    • Ditetapkan: 01 Feb 2010
    • Diundangkan: 01 Feb 2010
    Thumbnail
    KOMPONEN ELEKTRONIKA | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    51/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010
    Thumbnail
    IMPOR BARANG DAN BAHAN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    49/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010
    Thumbnail
    BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    46/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010
    Thumbnail
    USAHA | PEDOMAN PENGKREDITAN
    74/PMK.03/2010

    Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu.

    • Ditetapkan: 31 Mar 2010
    • Diundangkan: 31 Mar 2010
    • 1
    • ...
    • 187
    • 188
    • 189
    • ...
    • 336
    Quick Look - ??