Kpres 81 TAHUN 2003

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

• Ditetapkan: 03 Nov 2003
• Diundangkan: 03 Nov 2003

Relevan terhadapHalaman 3

128/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

Relevan terhadapPasal 7

UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Ditetapkan: 27 Des 2002
• Diundangkan: 27 Des 2002

Relevan terhadapPasal 20

144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

Relevan terhadapPasal 16

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadapPasal 24 dan Pasal 23

PP 11 TAHUN 2001

Informasi Keuangan Daerah

• Ditetapkan: 19 Mar 2001
• Diundangkan: 19 Mar 2001

Relevan terhadapPasal 3

PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

• Ditetapkan: 07 Jul 1997
• Diundangkan: 07 Jul 1997

456/KMK.012/1984

Tata Cara Perhitungan Dan Penyetoran Kewajiban Pertamina Kepada Pemerintah Atas Hasil Operasi Pertamina Sendiri

• Ditetapkan: 21 Mei 1984
• Diundangkan: 21 Mei 1984

Relevan terhadapPasal 4

UU 32 TAHUN 1964

Peraturan Lalu Lintas Devisa.

• Ditetapkan: 28 Des 1964
• Diundangkan: 28 Des 1964

Relevan terhadapMengingat

Efisiensi Perencanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Melalui Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

Rapika Erawati S.H.

• Diterbitkan: 21 Des 2021

Relevan terhadapHalaman 1 dan Halaman 2