JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 268 hasil yang relevan dengan "evaluasi program kerja "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | ORGANISASI
141/PMK.01/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 15 Sep 2022
  • Diundangkan: 19 Sep 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
195/PMK.06/2021

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

  • Ditetapkan: 20 Des 2021
  • Diundangkan: 21 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
198/PMK.07/2021

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

  • Ditetapkan: 22 Des 2021
  • Diundangkan: 23 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAPORAN | KEPOLISIAN NEGARA REPULIK INDONESIA
170/PMK.02/2019

Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur ...

  • Ditetapkan: 20 Nov 2019

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | ORGANISASI DAN TATAKERJA
219/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara.

  • Ditetapkan: 07 Des 2015
  • Diundangkan: 07 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN | SEKRETARIAT
117/PMK.01/2018

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

  • Ditetapkan: 13 Sep 2018
  • Diundangkan: 13 Sep 2018

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
EVALUASI KINERJA | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
214/PMK.02/2017

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

  • Ditetapkan: 29 Des 2017
  • Diundangkan: 29 Des 2017

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI DAN TATAKERJA | LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW
78/PMK.01/2022

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window

  • Ditetapkan: 18 Apr 2022
  • Diundangkan: 19 Apr 2022
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
6/PUU-XVIII/2020

Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    6/PUU-XVIII/2020

    menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 18
      • 19
      • 20
      • ...
      • 27

      Loading...
      Quick Look - ??
      • evaluasi program anggaran...
      • analisis efektivitas kebijakan fiskal...
      • pengukuran kinerja instansi keuangan...
      • audit internal kementerian...
      • optimasi pengelolaan dana publik...