JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 272 hasil yang relevan dengan "program bunga rendah untuk usaha mikro "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
PMK 114 TAHUN 2023

Pembelian Kembali Surat Utang Negara di Pasar Sekunder

  • Ditetapkan: 30 Okt 2023
  • Diundangkan: 31 Okt 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBELIAN KEMBALI | PERUBAHAN
3/PMK.08/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara

  • Ditetapkan: 18 Jan 2021
  • Diundangkan: 19 Jan 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
60/PUU-IX/2011

PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK TEKNIS | JABATAN FUNGSIONAL
    149/PMK.05/2019

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara

    • Ditetapkan: 18 Okt 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    70/PMK.05/2020

    Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

    • Ditetapkan: 22 Jun 2020
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    59/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      57/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
        PMK 138 TAHUN 2023

        Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

        • Ditetapkan: 08 Des 2023
        • Diundangkan: 13 Des 2023

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEMBELIAN KEMBALI | PEMBELIAN
        149/PMK.08/2018

        Pembelian Kembali Surat Utang Negara

        • Ditetapkan: 23 Nov 2018
        • Diundangkan: 26 Nov 2018

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2020
        210/PMK.02/2019

        Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

        • Ditetapkan: 31 Des 2019
        • Diundangkan: 31 Des 2019

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 18
        • 19
        • 20
        • ...
        • 28

        Loading...
        Quick Look - ??
        • program pinjaman mikro...
        • bunga rendah untuk usaha kecil...
        • dukungan modal usaha mikro...
        • pembiayaan usaha mikro...
        • kebijakan keuangan inklusif...