JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 2.066 hasil yang relevan dengan "Pendapatan Negara "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2012
242/PMK.07/2011

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 27 Des 2011
  • Diundangkan: 27 Des 2011

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
APBN | DANA BAGI HASIL PAJAK
246/PMK.07/2010

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 27 Des 2010
  • Diundangkan: 27 Des 2010

Relevan terhadap, , dan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
23/PUU-IX/2011

Uji materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | DIPA
    160/PMK.02/2012

    Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

    • Ditetapkan: 19 Okt 2012
    • Diundangkan: 19 Okt 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    AIR MINUM | REKENING DANA INVESTASI
    114/PMK.05/2012

    Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusaha...

    • Ditetapkan: 04 Jul 2012
    • Diundangkan: 04 Jul 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SALDO ANGGARAN LEBIH
    206/PMK.05/2010

    Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

    • Ditetapkan: 29 Nov 2010
    • Diundangkan: 29 Nov 2010

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    49/PMK.02/2011

    Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 17 Mar 2011
    • Diundangkan: 17 Mar 2011

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | BARANG MILIK NEGARA | SEWA
    33/PMK.06/2012

    Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

    • Ditetapkan: 23 Feb 2012
    • Diundangkan: 24 Feb 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN
    14/PMK.05/2013

    Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

    • Ditetapkan: 04 Jan 2013
    • Diundangkan: 04 Jan 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | ALOKASI DIFINITIF
    195/PMK.07/2011

    Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 01 Des 2011
    • Diundangkan: 01 Des 2011

    Relevan terhadap dan

    • 1
    • ...
    • 193
    • 194
    • 195
    • ...
    • 207

    Loading...
    Quick Look - ??
    • Pendapatan Negara...
    • Sumber Pendapatan Negara...
    • Pajak dan Retribusi...
    • Kebijakan Fiskal...
    • Pengelolaan Anggaran Negara...