JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15234 (Release-21)

    Ditemukan 2.069 hasil yang relevan dengan "model prediktif untuk anggaran negara "
    Dalam 0.014 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TRANSAKSI KHUSUS | SISTEM AKUNTANSI
    248/PMK.05/2012

    Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 28 Des 2012
    • Diundangkan: 28 Des 2012

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
    127/PMK.07/2011

    Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012.

    • Ditetapkan: 15 Agu 2011
    • Diundangkan: 15 Agu 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SALDO ANGGARAN LEBIH
    206/PMK.05/2010

    Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

    • Ditetapkan: 29 Nov 2010
    • Diundangkan: 29 Nov 2010

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA BAGI HASIL | ALOKASI KURANG BAYAR
    116/PMK.07/2010

    Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2003, 2007, dan 2009

    • Ditetapkan: 14 Jun 2010
    • Diundangkan: 14 Jun 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | ALOKASI DIFINITIF
    195/PMK.07/2011

    Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 01 Des 2011
    • Diundangkan: 01 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2012
    242/PMK.07/2011

    Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012.

    • Ditetapkan: 27 Des 2011
    • Diundangkan: 27 Des 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MINYAK DAN GAS BUMI | ALOKASI KURANG BAYAR
    121/PMK.07/2010

    Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008.

    • Ditetapkan: 16 Jun 2010
    • Diundangkan: 16 Jun 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ALOKASI DANA BAGI HASIL | MINYAK DAN GAS BUMI
    14/PMK.07/2010

    Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Ang...

    • Ditetapkan: 25 Jan 2010
    • Diundangkan: 25 Jan 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ALOKASI SEMENTARA | TAHUN ANGGARAN 2010
    66/PMK.07/2010

    Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010

    • Ditetapkan: 19 Mar 2010
    • Diundangkan: 19 Mar 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | LEMBAGA PENGELOLA
    252/PMK.01/2011

    Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

    • Ditetapkan: 28 Des 2011
    • Diundangkan: 28 Des 2011

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 193
    • 194
    • 195
    • ...
    • 207
    Quick Look - ??