JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 4.653 hasil yang relevan dengan "4 "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
INFRASTRUKTUR | INFRASTRUKTUR | KETENAGALISTRIKAN
PERPRES 14 TAHUN 2017

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

  • Ditetapkan: 13 Feb 2018
Thumbnail
GEOSPASIAL | UNDANG-UNDANG
PP 9 TAHUN 2014

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

  • Ditetapkan: 12 Feb 2014
  • Diundangkan: 12 Feb 2014

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENCABUTAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
UU 3 TAHUN 2010

Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pem...

  • Ditetapkan: 15 Jun 2010
  • Diundangkan: 15 Jun 2010
Thumbnail
WAJIB PAJAK LUAR NEGERI | PENGALIHAN HARTA
82/PMK.03/2009

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali y...

  • Ditetapkan: 22 Apr 2009
  • Diundangkan: 22 Apr 2009
Thumbnail
DASAR PELUNASAN | NILAI KURS
26/KMK.011/2002

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Ppn Barang dan Jasa, Ppn Bm, Pajak Ekspor dan Pph yang Berlaku untuk Tanggal 4 S/D 10 Pebruari 2002.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2002
  • Diundangkan: 04 Feb 2002
Thumbnail
BEA MASUK | DASAR PELUNASAN
32/KMK.014/2001

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Ppn Barang dan Jasa, Ppn Bm, Pajak Ekspor dan Pph yang Berlaku untuk Tanggal 29 Sampai dengan 4 Pebruar...

  • Ditetapkan: 29 Jan 2001
  • Diundangkan: 29 Jan 2001
Thumbnail
DASAR PELUNASAN | NILAI KURS
180/KMK.014/2000

Nilai Kurs Sebagai Dasar Perhitungan Bea Masuk, Ppn Barang dan Jasa dan Ppn Barang Mewah, Pajak Ekspor, Pph yang Berlaku untuk Tanggal 29 Mei S/D 4 J...

  • Ditetapkan: 29 Mei 2000
  • Diundangkan: 29 Mei 2000
Thumbnail
BEA MASUK | NILAI KURS
353/KMK.014/2000

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Ppn Barang dan Jasa dan Ppn Barang Mewah, Pajak Ekspor dan Pph yang Berlaku untuk Tanggal 4 S/D 10 Sept...

  • Ditetapkan: 04 Sep 2000
  • Diundangkan: 04 Sep 2000
Thumbnail
DASAR PELUNASAN | BEA MASUK
350/KMK.014/1999

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Ppn Barang dan Jasa, Ppn Bm, Pajak Ekspor dan Pph yang Berlaku untuk Tanggal 28 Juni S/D 4 Juli 1999

  • Ditetapkan: 28 Jun 1999
  • Diundangkan: 28 Jun 1999
Thumbnail
BEA MASUK | NILAI KURS
433/KMK.014/1998

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Ppn Barang dan Jasa, Ppn atas Barang Mewah, Pajak Ekspor dan Pph yang Berlaku untuk Tangga 28 September ...

  • Ditetapkan: 28 Sep 1998
  • Diundangkan: 28 Sep 1998
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 466

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan fiskal...
  • pengelolaan anggaran...
  • transparansi keuangan...
  • reformasi perpajakan...
  • manajemen utang publik...