JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 699 hasil yang relevan dengan "Akses Publik terhadap Data Pajak "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
PERPAJAKAN | PETUNJUK TEKNIS
PMK 108 TAHUN 2025

Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

  • Ditetapkan: 29 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-20/PB/2024

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan dan Penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau Pelimpahan Penerimaan Negara

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 30 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
TATA CARA PERPAJAKAN
PER-7/PJ/2025

Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta Perincian Jenis, Dokumen, d...

  • Ditetapkan: 21 Mei 2025
  • Diundangkan: 21 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
110/PMK.01/2022

Pedoman Layanan lnformasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 04 Jul 2022
  • Diundangkan: 04 Jul 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PEDOMAN PENGELOLAAN | BADAN LAYANAN UMUM
PMK 76 TAHUN 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 07 Nov 2025
  • Diundangkan: 19 Nov 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 10 TAHUN 2023

Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri

  • Ditetapkan: 27 Feb 2023
  • Diundangkan: 27 Feb 2023

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA | MANAJEMEN RISIKO
208/PMK.06/2021

Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

  • Ditetapkan: 29 Des 2021
  • Diundangkan: 30 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
KEMENTERIAN KEUANGAN | PELAPORAN
205/PMK.09/2022

Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 27 Des 2022
  • Diundangkan: 28 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PELAPORAN KEUANGAN | BIDANG UMUM
PP 43 TAHUN 2025

Pelaporan Keuangan

  • Ditetapkan: 19 Sep 2025
  • Diundangkan: 19 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 13 TAHUN 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial

  • Ditetapkan: 26 Feb 2024
  • Diundangkan: 28 Feb 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 70

Loading...
Quick Look - ??
  • akses informasi pajak...
  • transparansi data fiskal...
  • manfaat data pajak bagi masyarakat...
  • pemanfaatan data pajak untuk pembangunan...
  • partisipasi publik dalam kebijakan perpajakan...