JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 116 hasil yang relevan dengan "Denda keterlambatan SPT E-Filing "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
KEUANGAN DAERAH | PENGELOLAAN
PP 12 TAHUN 2019

Pengelolaan Keuangan Daerah

  • Ditetapkan: 06 Mar 2019
  • Diundangkan: 06 Mar 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PAJAK | PENGURANGAN
91/PMK.03/2015

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan ...

  • Ditetapkan: 30 Apr 2015
  • Diundangkan: 04 Mei 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
PMK 136 TAHUN 2024

Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 18 TAHUN 2017

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

  • Ditetapkan: 22 Nov 2017
  • Diundangkan: 22 Nov 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PATEN
UU 13 TAHUN 2016

Paten

  • Ditetapkan: 26 Agu 2016
  • Diundangkan: 26 Agu 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
149/PMK.04/2022

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang d...

  • Ditetapkan: 24 Okt 2022
  • Diundangkan: 27 Okt 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 44 TAHUN 2025

Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 19 Sep 2025
  • Diundangkan: 19 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PERUBAHAN KEDUA | PENGELOLAAN ASET
PP 53 TAHUN 2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

  • Ditetapkan: 07 Des 2018
  • Diundangkan: 10 Des 2018

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 26 TAHUN 2022

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  • Ditetapkan: 15 Agu 2022
  • Diundangkan: 15 Agu 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
IMPOR SEMENTARA | IMPOR
178/PMK.04/2017

Impor Sementara.

  • Ditetapkan: 27 Nov 2017
  • Diundangkan: 27 Nov 2017

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 12

Loading...
Quick Look - ??
  • Denda keterlambatan SPT E-Filing...
  • prosedur pengajuan SPT tepat waktu...
  • cara perhitungan denda pajak...
  • sanksi administrasi perpajakan...
  • kebijakan e-filing Kementerian Keuangan...