JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 280 hasil yang relevan dengan "Efektivitas fiskal dalam meningkatkan daya saing nasional "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
ANGGARAN | APBN
UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
145/PMK.04/2022

Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Dieksp...

  • Ditetapkan: 18 Okt 2022
  • Diundangkan: 21 Okt 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN | ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
UU 11 TAHUN 2019

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

  • Ditetapkan: 13 Agu 2019
  • Diundangkan: 13 Agu 2019

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | DAYA SAING INDUSTRI
11/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing In...

  • Ditetapkan: 17 Jan 2014
  • Diundangkan: 17 Jan 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
58/PMK.06/2020

Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

  • Ditetapkan: 29 Mei 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
149/PMK.04/2022

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang d...

  • Ditetapkan: 24 Okt 2022
  • Diundangkan: 27 Okt 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 26 TAHUN 2022

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  • Ditetapkan: 15 Agu 2022
  • Diundangkan: 15 Agu 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
IMPOR BARANG DAN BAHAN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
248/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing In...

  • Ditetapkan: 24 Des 2014
  • Diundangkan: 24 Des 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | KERJASAMA | INFRASTRUKTUR
PERPRES 38 TAHUN 2015

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 20 Mar 2015
  • Diundangkan: 20 Mar 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
BAGAN AKUN STANDAR | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 42 TAHUN 2025

Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 17 Jun 2025
  • Diundangkan: 26 Jun 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 28

Loading...
Quick Look - ??
  • efektivitas fiskal...
  • daya saing nasional...
  • kebijakan perpajakan...
  • pengelolaan anggaran...
  • investasi publik...