JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 22 hasil yang relevan dengan "KPR pemerintah "
Dalam 0.01 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
6/PUU-XVIII/2020

Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    6/PUU-XVIII/2020

    menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      15/PMK.06/2021

      Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme ...

      • Ditetapkan: 08 Feb 2021
      • Diundangkan: 09 Feb 2021

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      50/PMK.05/2021

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelak...

      • Ditetapkan: 27 Mei 2021
      • Diundangkan: 27 Mei 2021

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      138/PMK.05/2020

      Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

      • Ditetapkan: 25 Sep 2020
      • Diundangkan: 28 Sep 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENYELESAIAN PIUTANG | PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
      75/PMK.06/2016

      Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

      • Ditetapkan: 29 Apr 2016
      • Diundangkan: 29 Apr 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | BIDANG ANGGARAN
      174/PMK.02/2017

      Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Neg...

      • Ditetapkan: 23 Nov 2017
      • Diundangkan: 23 Nov 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG KEKAYAAN NEGARA | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
      67/PMK.06/2014

      Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

      • Ditetapkan: 22 Apr 2014
      • Diundangkan: 22 Apr 2014

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
      53/PMK.02/2016

      Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Nega...

      • Ditetapkan: 04 Apr 2016
      • Diundangkan: 04 Apr 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
      88/PMK.06/2012

      Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

      • Ditetapkan: 08 Jun 2012
      • Diundangkan: 08 Jun 2012

      Relevan terhadap

      • 1
      • 2
      • 3

      Loading...
      Quick Look - ??
      • KPR subsidi...
      • program perumahan pemerintah...
      • skema pembiayaan perumahan...
      • kebijakan KPR nasional...
      • pengembangan ekonomi berbasis perumahan...