JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

    FAQ
    Prasyarat
    Hubungi Kami
    Kemenkeu Logo

    Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

    • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
    • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
      Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
      Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

    JDIH Kemenkeu

    • Profil
    • Struktur Organisasi
    • Berita JDIH
    • Statistik

    Tautan JDIH

    • JDIH Nasional
    • Sekretariat Negara
    • Kemenko Perekonomian
    • Anggota Lainnya

    Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14943 (Release-7)

    Ditemukan 709 hasil yang relevan dengan "Kebijakan perpajakan untuk ekonomi sirkular "
    Dalam 0.013 detik
    Thumbnail
    RENCANA STRATEGIS | BIDANG UMUM
    PMK 70 Tahun 2025

    Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029

    • Ditetapkan: 10 Okt 2025
    • Diundangkan: 03 Nov 2025

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    INSENTIF | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
    PMK 61 TAHUN 2024

    Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024

    • Ditetapkan: 11 Sep 2024
    • Diundangkan: 19 Sep 2024

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    KEUANGAN NEGARA | PINJAMAN
    PMK 11 TAHUN 2026

    Pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional yang Bersumber dari Dana Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Buka...

    • Ditetapkan: 04 Mar 2026
    • Diundangkan: 16 Mar 2026

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    APBD | KEBIJAKAN FISKAL
    PMK 101 TAHUN 2024

    Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara d...

    • Ditetapkan: 13 Des 2024
    • Diundangkan: 19 Des 2024

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    DITANGGUNG PEMERINTAH | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
    PMK 12 TAHUN 2025

    Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Batera...

    • Ditetapkan: 04 Feb 2025
    • Diundangkan: 04 Feb 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    PMK 41 TAHUN 2024

    Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan

    • Ditetapkan: 21 Jun 2024
    • Diundangkan: 04 Jul 2024

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    KMK NOMOR 10/MK/EF/2025

    Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Januari 2026 Sampai Dengan 31 Januari 2...

    • Ditetapkan: 30 Des 2025
    • Diundangkan: 30 Des 2025

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PINJAMAN DAERAH | PENGELOLAAN
    PMK 53 TAHUN 2024

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

    • Ditetapkan: 19 Agu 2024
    • Diundangkan: 27 Agu 2024

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PENGAWASAN | WAJIB PAJAK
    PMK 111 TAHUN 2025

    Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

    • Ditetapkan: 30 Des 2025
    • Diundangkan: 31 Des 2025

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG LAIN-LAIN
    2/PMK.09/2023

    Komite Pengawas Perpajakan

    • Ditetapkan: 16 Jan 2023
    • Diundangkan: 17 Jan 2023

    Relevan terhadap, , dan

    • 1
    • 2
    • 3
    • ...
    • 71
    Quick Look - ??