JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 62 hasil yang relevan dengan "NPWP dalam transaksi pemerintah "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
PENDAFTARAN | PENYETORAN/PELAPORAN PAJAK
59/PMK.03/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan ...

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PMK 7 TAHUN 2024

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Saturan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 12 Feb 2024
  • Diundangkan: 13 Feb 2024
Thumbnail
BADAN INTERNASIONAL | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PMK 59 TAHUN 2024

Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asi...

  • Ditetapkan: 23 Agu 2024
  • Diundangkan: 02 Sep 2024
Thumbnail
PENYETORAN/PELAPORAN PAJAK | BIDANG PAJAK
231/PMK.03/2019

Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pe...

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGELUARAN | BARANG IMPOR
PMK 26 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)

  • Ditetapkan: 17 Apr 2024
  • Diundangkan: 29 Apr 2024
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 143 TAHUN 2023

Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok

  • Ditetapkan: 15 Des 2023
  • Diundangkan: 22 Des 2023
Thumbnail
BIDANG PAJAK | PENYETORAN PAJAK
85/PMK.03/2019

Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

  • Ditetapkan: 29 Mei 2019
  • Diundangkan: 31 Mei 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
ELEKTRONIK | PENERIMAAN NEGARA
225/PMK.05/2020

Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik

  • Ditetapkan: 30 Des 2020
  • Diundangkan: 30 Des 2020
Thumbnail
PerDJPB PER-5/PB/2018

Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara

  • Ditetapkan: 23 Mar 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
PerDJPB PER-8/PB/2018

Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement/Society For Worldwide Interbank Financial Teleco...

  • Ditetapkan: 26 Jun 2018

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 7

Loading...
Quick Look - ??
  • NPWP dalam transaksi pemerintah...
  • peran NPWP dalam anggaran negara...
  • pemanfaatan NPWP untuk transparansi keuangan...
  • NPWP dan pajak dalam pengadaan barang/jasa...
  • regulasi NPWP untuk pelaporan keuangan pemerintah...