JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 574 hasil yang relevan dengan "Program kemitraan antara pemerintah dan LSM "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH | BERBASIS AKRUAL
PMK 123 TAHUN 2024

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 19 Pengaturan Bersama

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 23 Des 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TARIF BEA MASUK | PERJANJIAN INTERNASIONAL
PMK 35 TAHUN 2023

Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanj...

  • Ditetapkan: 28 Mar 2023
  • Diundangkan: 29 Mar 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PMK 88 TAHUN 2023

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan ...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2023
  • Diundangkan: 31 Agu 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PERJANJIAN KERJASAMA | REPUBLIK KOREA
PMK 11 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian K...

  • Ditetapkan: 26 Feb 2024
  • Diundangkan: 27 Feb 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-1/PB/2025

Petunjuk Teknis Penghapusan Piutang Kredit Program Macet

  • Ditetapkan: 01 Jan 2025
  • Diundangkan: 01 Jan 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG FISKAL | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PMK.010/2022

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (Indonesia–Australia Comprehensive Economic Part...

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
KEMITRAAN EKONOMI | TARIF BEA MASUK
PMK 87 TAHUN 2023

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2023
  • Diundangkan: 31 Agu 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
KERJASAMA EKONOMI | BIDANG FISKAL
UU 24 TAHUN 2022

Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)

  • Ditetapkan: 27 Sep 2022
  • Diundangkan: 27 Sep 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 58

Loading...
Quick Look - ??
  • program kemitraan pemerintah LSM...
  • kolaborasi untuk pembangunan sosial...
  • pendanaan proyek LSM oleh pemerintah...
  • transparansi dalam kerja sama pemerintah-LSM...
  • evaluasi dampak program kemitraan...