JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 207 hasil yang relevan dengan "analisis pendapatan pajak dari industri pariwisata "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
PEDOMAN PENGELOLAAN | BADAN LAYANAN UMUM
129/PMK.05/2020

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 18 Sep 2020
  • Diundangkan: 18 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG LAIN-LAIN | SUMBER DAYA MANUSIA
128/PMK.010/2019

Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, Danjatau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Peng...

  • Ditetapkan: 06 Sep 2019
Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | BIDANG LAIN-LAIN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 15 Mei 2023
  • Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PENILAI | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PMK 99 TAHUN 2024

Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

  • Ditetapkan: 10 Des 2024
  • Diundangkan: 17 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KERTAS KORAN | TAHUN ANGGARAN 2020
125/PMK.010/2020

Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/ atau Penyerahan Kertas Koran dan/ atau Kertas Majalah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 07 Sep 2020
  • Diundangkan: 08 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
PER-10/BC/2018

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

  • Ditetapkan: 21 Mei 2018
  • Diundangkan: 01 Jan 1900

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | BEA DAN CUKAI
PMK 28 TAHUN 2024

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 29 Apr 2024
  • Diundangkan: 16 Mei 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
PMK 132 TAHUN 2023

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

  • Ditetapkan: 07 Des 2023
  • Diundangkan: 11 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGUSAHA PENERIMA FASILITAS KITE | MONITORING
216/PMK.04/2022

Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

  • Ditetapkan: 29 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
OBJEK PAJAK BUMI | PERUBAHAN
234/PMK.03/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi da...

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 21

Loading...
Quick Look - ??
  • analisis pendapatan pajak pariwisata...
  • faktor pengaruh pajak pariwisata...
  • kebijakan pajak sektor pariwisata...
  • dampak pendapatan pajak pada ekonomi daerah...
  • strategi optimalisasi pajak pariwisata...