JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 89 hasil yang relevan dengan "analisis sektor e-commerce dalam PDB "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PENYELENGGARAAN
PP 21 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Penataan Ruang

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021
Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | HUKUM KEUANGAN NEGARA
211/PMK.08/2020

Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 22 Des 2020
  • Diundangkan: 23 Des 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
71/PMK.08/2020

Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 23 Jun 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 22 TAHUN 2024

Standar dan Tata Cara Pemenuhan Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran

  • Ditetapkan: 16 Apr 2024
  • Diundangkan: 16 Mei 2024
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 44 TAHUN 2025

Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 19 Sep 2025
  • Diundangkan: 19 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
PMK 55 TAHUN 2024

Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

  • Ditetapkan: 21 Agu 2024
  • Diundangkan: 27 Agu 2024
Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | BIDANG LAIN-LAIN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 15 Mei 2023
  • Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

  • Ditetapkan: 09 Sep 2023
  • Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
INSTANSI VERTIKAL | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
210/PMK.01/2017

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

  • Ditetapkan: 29 Des 2017
  • Diundangkan: 29 Des 2017

Relevan terhadap dan

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | HUKUM TATA NEGARA
UU 3 TAHUN 2022

Ibu Kota Negara

  • Ditetapkan: 15 Feb 2022
  • Diundangkan: 15 Feb 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 9

Loading...
Quick Look - ??
  • analisis kontribusi e-commerce terhadap PDB...
  • dampak digitalisasi pada sektor ekonomi Indonesia...
  • perbandingan pertumbuhan sektor e-commerce dan sektor tradisional...
  • kebijakan perpajakan untuk industri e-commerce...
  • tren investasi di sektor e-commerce dan implikasinya pada PDB...