208/PMK.02/2020

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021

• Ditetapkan: 18 Des 2020
• Diundangkan: 21 Des 2020

Relevan terhadapPasal 31

196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

• Ditetapkan: 20 Des 2019
• Diundangkan: 23 Des 2019

197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

• Ditetapkan: 19 Mei 2021
• Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadapMemutuskan

PERPRES 95 TAHUN 2018

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

• Ditetapkan: 02 Okt 2018
• Diundangkan: 05 Okt 2018

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

10/PMK.09/2015

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

• Ditetapkan: 12 Jan 2015
• Diundangkan: 12 Jan 2015

PP 79 TAHUN 2010

Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

• Ditetapkan: 20 Des 2010
• Diundangkan: 20 Des 2010

Relevan terhadapPasal 13

PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

• Ditetapkan: 09 Jul 2007
• Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadapPasal 23

UU 23 TAHUN 2007

Perkeretaapian.

• Ditetapkan: 25 Apr 2007
• Diundangkan: 25 Apr 2007

199/PMK.02/2021

Tata Cara Revisi Anggaran

• Ditetapkan: 24 Des 2021
• Diundangkan: 27 Des 2021

Relevan terhadapPasal 37