JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 326 hasil yang relevan dengan "e-commerce regulation in Indonesia "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
PERJANJIAN KERJASAMA | REPUBLIK KOREA
PMK 11 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Perjanjian K...

  • Ditetapkan: 26 Feb 2024
  • Diundangkan: 27 Feb 2024
Thumbnail
LEMBAGA INTERNASIONAL | PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PMK 58 TAHUN 2024

Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan/atau Bea Perolehan Hak atas Tanah...

  • Ditetapkan: 23 Agu 2024
  • Diundangkan: 02 Sep 2024
Thumbnail
EODB | BIDANG BEA CUKAI | PUSAT LOGISTIK BERIKAT
28/PMK.04/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat.

  • Ditetapkan: 26 Mar 2018
  • Diundangkan: 28 Mar 2018

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PERDAGANGAN | REPUBLIK KOREA
PERPRES 111 TAHUN 2018

Pengesahan Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Gover...

  • Ditetapkan: 12 Nov 2018
  • Diundangkan: 14 Nov 2018
Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM UMUM | BIDANG PAJAK
PERPU 2 TAHUN 2022

Cipta Kerja

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG PAJAK | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-03/PJ/2021

Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, ...

  • Ditetapkan: 18 Feb 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PAJAK | PERJANJIAN
PERPRES 54 TAHUN 2019

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan ...

  • Ditetapkan: 07 Agu 2019

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENYERTAAN MODAL | MODAL VENTURA
48/PMK.010/2018

Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Mikro, Kecil, Dan Menengah.

  • Ditetapkan: 11 Mei 2018
  • Diundangkan: 11 Mei 2018
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PERPRES 112 TAHUN 2018

Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between the Association of Southea...

  • Ditetapkan: 12 Nov 2018
  • Diundangkan: 14 Nov 2018
Thumbnail
PERCEPATAN PEMBANGUNAN | PENGELOLAAN SAMPAH
PERPRES 35 TAHUN 2018

Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

  • Ditetapkan: 12 Apr 2018
  • Diundangkan: 16 Apr 2018
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 33

Loading...
Quick Look - ??
  • e-commerce compliance Indonesia...
  • regulasi pajak e-commerce...
  • perlindungan konsumen dalam e-commerce Indonesia...
  • kebijakan pemerintah e-commerce...
  • transparansi transaksi e-commerce Indonesia...