JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 47 hasil yang relevan dengan "financial data transparency in education "
Dalam 0.049 detik
Thumbnail
PENGAWASAN | SANKSI ADMINISTRATIF
157/PMK.04/2017

Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi A...

  • Ditetapkan: 06 Nov 2017
  • Diundangkan: 06 Nov 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS DAN TARIF
PP 28 TAHUN 2019

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

  • Ditetapkan: 18 Apr 2019
  • Diundangkan: 18 Apr 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
102/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentin...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    23/PUU-XIX/2021

    Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rep...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      57/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        59/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG UMUM | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
          97/PMK.01/2017

          Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

          • Ditetapkan: 18 Jul 2017
          • Diundangkan: 19 Jul 2017

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
          79/PMK.010/2020

          Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

          • Ditetapkan: 03 Jul 2020
          • Diundangkan: 03 Jul 2020
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMITRAAN EKONOMI
          81/PMK.010/2020

          Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

          • Ditetapkan: 03 Jul 2020
          • Diundangkan: 03 Jul 2020
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATA CARA PENGEMBALIAN
          187/PMK.03/2015

          Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

          • Ditetapkan: 30 Sep 2015
          • Diundangkan: 30 Sep 2015

          Relevan terhadap

          • 1
          • 2
          • 3
          • 4
          • 5

          Loading...
          Quick Look - ??
          • transparency in education funding...
          • financial disclosures in educational institutions...
          • public accountability in school budgets...
          • financial literacy programs in schools...
          • educational grant transparency...