JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.163 hasil yang relevan dengan "fungsi Kementerian Keuangan dalam pemerataan ekonomi "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
APBN | RINCIAN
PERPRES 206 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
PMK 41 TAHUN 2025

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Kementerian Kesehatan

  • Ditetapkan: 17 Jun 2025
  • Diundangkan: 24 Jun 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BLU | BADAN LAYANAN UMUM
PMK 82 TAHUN 2025

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Industri pada Kementerian Perindustrian

  • Ditetapkan: 19 Nov 2025
  • Diundangkan: 28 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BLU | BADAN LAYANAN UMUM | TARIF LAYANAN BLU
PMK 22 TAHUN 2025

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan

  • Ditetapkan: 10 Mar 2025
  • Diundangkan: 17 Mar 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF | BADAN LAYANAN UMUM
PMK 91 TAHUN 2025

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
KMK 280 Tahun 2024

Pedoman Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 28 Jun 2024
  • Diundangkan: 01 Jan 1900
Thumbnail
KEMENTERIAN KEUANGAN
PERPRES 158 TAHUN 2024

Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 05 Nov 2024
  • Diundangkan: 05 Nov 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BADAN LAYANAN UMUM | BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
PMK 83 TAHUN 2025

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan pada Kementerian Perhubungan

  • Ditetapkan: 19 Nov 2025
  • Diundangkan: 08 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
APBN | ANGGARAN | PENDAPATAN NEGARA
UU 62 TAHUN 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 17 Okt 2024
  • Diundangkan: 17 Okt 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PMK 54 TAHUN 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pengelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata yang Berlaku pada ...

  • Ditetapkan: 11 Mei 2023
  • Diundangkan: 17 Mei 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 117

Loading...
Quick Look - ??
  • fungsi Kementerian Keuangan dalam pemerataan ekonomi...
  • peran anggaran negara dalam pengentasan kemiskinan...
  • kebijakan fiskal untuk distribusi pendapatan yang adil...
  • strategi investasi publik untuk pertumbuhan daerah...
  • alokasi dana untuk sektor-sektor prioritas ekonomi nasional...