JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 3.923 hasil yang relevan dengan "hak-hak debitur dalam hukum "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | WAJIB PAJAK BADAN
PMK 69 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

  • Ditetapkan: 08 Okt 2024
  • Diundangkan: 09 Okt 2024
Thumbnail
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK | MALAYSIA
PMK 60 TAHUN 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 27 Agu 2024
  • Diundangkan: 17 Sep 2024
Thumbnail
KURANG BAYAR | LEBIH BAYAR
PMK 89 TAHUN 2024

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024

  • Ditetapkan: 25 Okt 2024
  • Diundangkan: 07 Nov 2024
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 24 TAHUN 2024

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

  • Ditetapkan: 16 Apr 2024
  • Diundangkan: 02 Mei 2024
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 21 TAHUN 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi

  • Ditetapkan: 05 Apr 2024
  • Diundangkan: 29 Apr 2024
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 20 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil...

  • Ditetapkan: 28 Mar 2024
  • Diundangkan: 16 Apr 2024
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 46 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2023 tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Keimigrasian y...

  • Ditetapkan: 03 Jul 2024
  • Diundangkan: 05 Jul 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
JAMINAN KECELAKAAN KERJA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 7 TAHUN 2025

Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri padat Karya Tertentu Tahun 2025

  • Ditetapkan: 07 Feb 2025
  • Diundangkan: 07 Feb 2025
Thumbnail
ANTI DUMPING | UBIN KERAMIK
PMK 70 TAHUN 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 09 Okt 2024
  • Diundangkan: 14 Okt 2024
Thumbnail
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PMK 80 TAHUN 2024

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam r...

  • Ditetapkan: 14 Okt 2024
  • Diundangkan: 18 Okt 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 393

Loading...
Quick Look - ??
  • hak-hak debitur...
  • perlindungan debitur...
  • hukum kepailitan...
  • penyelesaian hutang...
  • tanggung jawab lembaga keuangan...