PMK 137 TAHUN 2023

Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)

• Ditetapkan: 08 Des 2023
• Diundangkan: 12 Des 2023

UU 1 TAHUN 2022

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

• Ditetapkan: 05 Jan 2022
• Diundangkan: 05 Jan 2022

Relevan terhadapPasal 193

PMK 175 TAHUN 2023

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

• Ditetapkan: 29 Des 2023
• Diundangkan: 29 Des 2023

PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

• Ditetapkan: 20 Feb 2023
• Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadapPasal 8

197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

• Ditetapkan: 19 Mei 2021
• Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadapMemutuskan

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

PMK 146 TAHUN 2023

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

• Ditetapkan: 27 Des 2023
• Diundangkan: 28 Des 2023

PP 61 TAHUN 2005

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perseroan (Persero) Pt Kereta Api Indonesia.

• Ditetapkan: 12 Des 2005
• Diundangkan: 12 Des 2005

Relevan terhadapMenimbang

196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

• Ditetapkan: 20 Des 2019
• Diundangkan: 23 Des 2019

PP 16 TAHUN 2013

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asdp Indonesia Ferry.

• Ditetapkan: 01 Mar 2013
• Diundangkan: 01 Mar 2013