JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 18 hasil yang relevan dengan "kebijakan big data "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
36 P/HUM/2020

Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    36 P/HUM/2020

    Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | KEGIATAN
      6/PMK.05/2019

      Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

      • Ditetapkan: 29 Jan 2019
      • Diundangkan: 29 Jan 2019

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA | SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
      188/PMK.05/2017

      Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

      • Ditetapkan: 08 Des 2017
      • Diundangkan: 08 Des 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN
      14/PMK.05/2013

      Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

      • Ditetapkan: 04 Jan 2013
      • Diundangkan: 04 Jan 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA
      102/PUU/XVI/2018

      Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        25/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM UMUM
          Media Keuangan Februari 2020 - Mewujudkan Perlindungan Memadai

          Biro KLI Kementerian keuangan

          • Diterbitkan: 01 Feb 2020

          Relevan terhadap

          • 1
          • 2

          Loading...
          Quick Look - ??
          • kebijakan big data kementerian keuangan...
          • pengelolaan data keuangan publik...
          • analisis data untuk pengambilan keputusan...
          • transparansi dan akuntabilitas big data...
          • implementasi teknologi informasi dalam kebijakan fiskal...