JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 96 hasil yang relevan dengan "kemitraan pemerintah daerah "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM UMUM | BIDANG PAJAK
PERPU 2 TAHUN 2022

Cipta Kerja

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TARIF BEA MASUK | KEMITRAAN EKONOMI
209/PMK.04/2022

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional

  • Ditetapkan: 27 Des 2022
  • Diundangkan: 28 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | PRODUK HALAL | JAMINAN
PP 39 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
BMN | PENJUALAN | KENDARAAN PERORANGAN DINAS
PP 20 TAHUN 2022

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas

  • Ditetapkan: 20 Mei 2022
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
219/PMK.04/2022

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republi...

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
73/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengeriai Suatu Kemitraan Ekonomi

  • Ditetapkan: 23 Jun 2021
  • Diundangkan: 24 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
ASIA TENGGARA DAN JEPANG | KEMITRAAN EKONOMI
71/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonmni Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Ban...

  • Ditetapkan: 23 Jun 2021
  • Diundangkan: 24 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | TARIF BLU | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
57/PMK.05/2021

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama.

  • Ditetapkan: 03 Jun 2021
  • Diundangkan: 04 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
80/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan ...

  • Ditetapkan: 28 Jun 2021
  • Diundangkan: 29 Jun 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
82/PMK.04/2020

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

  • Ditetapkan: 03 Jul 2020
  • Diundangkan: 03 Jul 2020

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 10

Loading...
Quick Look - ??
  • kemitraan pemerintah daerah dan sektor swasta...
  • optimalisasi anggaran daerah untuk pembangunan...
  • kolaborasi pemerintah daerah dan lembaga keuangan...
  • strategi pembiayaan inovatif untuk proyek daerah...
  • peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan...