JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.518 hasil yang relevan dengan "kepatuhan pajak di tempat kerja "
Dalam 0.066 detik
Thumbnail
ORGANISASI DAN TATA KERJA | KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
PMK 116 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
DANA DESA | PENGELOLAAN
PMK 7 TAHUN 2026

Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 09 Feb 2026
  • Diundangkan: 12 Feb 2026

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PERUBAHAN KETIGA | BIDANG PAJAK
PMK 54 TAHUN 2025

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Pe...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
KAWASAN BEBAS | BIDANG BEA CUKAI
PER-4/BC/2025

Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone

  • Ditetapkan: 04 Mar 2025
  • Diundangkan: 31 Mar 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA | MANAJEMEN RISIKO
208/PMK.06/2021

Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

  • Ditetapkan: 29 Des 2021
  • Diundangkan: 30 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 58 TAHUN 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Oper...

  • Ditetapkan: 30 Jul 2025
  • Diundangkan: 05 Agu 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | BARANG KENA PAJAK
PMK 131 TAHUN 2024

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Paja...

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | KEGIATAN STIMULUS FISKAL
PMK 105 TAHUN 2025

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 29 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | BALAI LABORATORIUM
PMK 121 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | BEA DAN CUKAI
PMK 28 TAHUN 2024

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 29 Apr 2024
  • Diundangkan: 16 Mei 2024

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 152

Loading...
Quick Look - ??
  • kepatuhan pajak...
  • pajak perusahaan...
  • audit pajak...
  • penyuluhan perpajakan...
  • kebijakan perpajakan nasional...