Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
Relevan terhadap
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Relevan terhadap dan
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Relevan terhadap
Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
Relevan terhadap
Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah
Relevan terhadap
Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Relevan terhadap
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Relevan terhadap
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar
Relevan terhadap
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Relevan terhadap
Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
Relevan terhadap