JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 997 hasil yang relevan dengan "monitoring dan evaluasi program sosial "
Dalam 0.044 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 58 TAHUN 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Oper...

  • Ditetapkan: 30 Jul 2025
  • Diundangkan: 05 Agu 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
KEP-188/BC/2025

Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-97/BC/2025 Tentang Penerapan E-Seal Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor dan/atau...

  • Ditetapkan: 30 Sep 2025
  • Diundangkan: 30 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BARANG YANG DIKUASAI NEGARA | BARANG KENA CUKAI
PMK 17 TAHUN 2024

Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Lain yang Dirampas untuk Negara, yang Dikuasai Negara, dan yang Menjadi Milik Negara

  • Ditetapkan: 25 Mar 2024
  • Diundangkan: 16 Apr 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
PMK 53 TAHUN 2023

Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset Dalam Penguasaan di Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 10 Mei 2023
  • Diundangkan: 11 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | PENCEMARAN LINGKUNGAN
PMK 32 TAHUN 2024

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan

  • Ditetapkan: 20 Mei 2024
  • Diundangkan: 05 Jul 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA | PENGEMBALIAN
PMK 153 TAHUN 2023

Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
12/PMK.04/2023

Tata Cara Penyetoran Saldo Mengendap Di Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Kas Negara

  • Ditetapkan: 22 Feb 2023
  • Diundangkan: 24 Feb 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 41 TAHUN 2024

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan

  • Ditetapkan: 21 Jun 2024
  • Diundangkan: 04 Jul 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGGUNAAN PROYEK | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
PMK 100 TAHUN 2023

Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 04 Okt 2023
  • Diundangkan: 13 Okt 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
AUDIT | KEPABEANAN
PMK 114 TAHUN 2024

Audit Kepabeanan dan Audit Cukai

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 100

Loading...
Quick Look - ??
  • monitoring program sosial kementerian keuangan...
  • evaluasi dampak program bantuan sosial...
  • efektivitas pengelolaan anggaran sosial...
  • indikator kinerja program pemberdayaan masyarakat...
  • sistem pelaporan monitoring evaluasi kementerian...