JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 181 hasil yang relevan dengan "pajak pendidikan tinggi "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA
68/PMK.03/2020

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba ya...

  • Ditetapkan: 15 Jun 2020
  • Diundangkan: 16 Jun 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 10 TAHUN 2023

Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri

  • Ditetapkan: 27 Feb 2023
  • Diundangkan: 27 Feb 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
TUGAS BELAJAR | BIDANG UMUM
PMK 34 TAHUN 2024

Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 29 Mei 2024
  • Diundangkan: 06 Jun 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF PNBP | BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL | PNBP
PP 8 TAHUN 2019

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional

  • Ditetapkan: 22 Feb 2019
  • Diundangkan: 26 Feb 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYUSUNAN | PROGRAM
KEPPRES 22 TAHUN 2021

Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2022

  • Ditetapkan: 30 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PP 12 TAHUN 2023

Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di lbu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 06 Mar 2023
  • Diundangkan: 06 Mar 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
IMPOR BARANG | ILMU PENGETAHUAN
200/PMK.04/2019

Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

  • Ditetapkan: 27 Des 2019
  • Diundangkan: 27 Des 2019

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
PMK 132 TAHUN 2023

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara

  • Ditetapkan: 07 Des 2023
  • Diundangkan: 11 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BIDANG ANGGARAN
PP 14 TAHUN 2019

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

  • Ditetapkan: 13 Mar 2019
  • Diundangkan: 13 Mar 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 13 TAHUN 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial

  • Ditetapkan: 26 Feb 2024
  • Diundangkan: 28 Feb 2024
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 19

Loading...
Quick Look - ??
  • pajak pendidikan tinggi...
  • insentif pajak untuk lembaga pendidikan...
  • pengelolaan pajak untuk program beasiswa...
  • pungutan pajak atas dana pendidikan...
  • kebijakan pajak untuk pembangunan sumber daya manusia...