JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 473 hasil yang relevan dengan "pembiayaan program CSR melalui APBN "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
117/PMK.08/2022

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai

  • Ditetapkan: 20 Jul 2022
  • Diundangkan: 22 Jul 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 23 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PIUTANG | PENGHAPUSAN
PP 47 TAHUN 2024

Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

  • Ditetapkan: 05 Nov 2024
  • Diundangkan: 05 Nov 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
APBN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 15 TAHUN 2025

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 18 Sep 2025
  • Diundangkan: 18 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | DANA KEISTIMEWAAN
PMK 88 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 24 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGGUNAAN PROYEK | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
PMK 100 TAHUN 2023

Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 04 Okt 2023
  • Diundangkan: 13 Okt 2023

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PEMANTAUAN DAN EVALUASI | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 140 TAHUN 2024

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
98/PMK.08/2020

Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan E...

  • Ditetapkan: 28 Jul 2020
  • Diundangkan: 28 Jul 2020
  • Konsolidasi

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
27/PMK.08/2022

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Bada...

  • Ditetapkan: 29 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PINJAMAN DAERAH | PENGELOLAAN
PMK 53 TAHUN 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 19 Agu 2024
  • Diundangkan: 27 Agu 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 48

Loading...
Quick Look - ??
  • pembiayaan program CSR...
  • APBN dan tanggung jawab sosial...
  • kementerian keuangan dan pembangunan berkelanjutan...
  • alokasi dana CSR dari APBN...
  • pengelolaan dana publik untuk CSR...