Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010.
Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Relevan terhadap
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
Relevan terhadap
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Relevan terhadap
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Relevan terhadap
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Relevan terhadap
Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat
Relevan terhadap