JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.243 hasil yang relevan dengan "pengelolaan dana daerah secara partisipatif "
Dalam 0.056 detik
Thumbnail
ORGANISASI DAN TATAKERJA | BIDANG UMUM
PMK 124 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PERUBAHAN | DANA ALOKASI UMUM
PMK 16 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara No...

  • Ditetapkan: 20 Mar 2024
  • Diundangkan: 21 Mar 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TATA CARA | PEMBENTUKAN
PMK 64 TAHUN 2024

Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah

  • Ditetapkan: 19 Sep 2024
  • Diundangkan: 04 Okt 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 120 TAHUN 2025

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025

  • Ditetapkan: 31 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PEMBIAYAAN | DEFISIT ANGGARAN
PMK 101 TAHUN 2025

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 24 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TRANSFER KE DAERAH | PEN
PMK 102 TAHUN 2025

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Da...

  • Ditetapkan: 24 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
SALDO ANGGARAN LEBIH | DANA
PMK 88 TAHUN 2024

Tata Cara Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Dana Saldo Anggaran Lebih

  • Ditetapkan: 25 Okt 2024
  • Diundangkan: 29 Nov 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
RINCIAN | DANA BAGI HASIL
PMK 16 TAHUN 2025

Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 14 Feb 2025
  • Diundangkan: 20 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | DANA KEISTIMEWAAN
PMK 88 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 24 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 119 TAHUN 2025

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

  • Ditetapkan: 31 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 125

Loading...
Quick Look - ??
  • pengelolaan dana daerah...
  • partisipasi masyarakat dalam anggaran...
  • transparansi anggaran daerah...
  • accountability pengelolaan keuangan...
  • inovasi dalam penganggaran partisipatif...