JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 358 hasil yang relevan dengan "pengurangan bea masuk industri manufaktur "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
PENGENAAN BEA MASUK | KAIN TENUNAN DARI KAPAS
PMK 98 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Kain Tenunan dari Kapas

  • Ditetapkan: 22 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN | BIDANG FISKAL
PMK 8 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Wol Terak (Slag Wool) dan Wol Batuan (Rock Wool)

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 10 Feb 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
ANTI DUMPING | UBIN KERAMIK
PMK 70 TAHUN 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 09 Okt 2024
  • Diundangkan: 14 Okt 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG FISKAL | BEA MASUK
PMK 151 TAHUN 2023

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous

  • Ditetapkan: 27 Des 2023
  • Diundangkan: 28 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGENAAN BEA MASUK | IMPOR PRODUK BENANG KAPAS
PMK 67 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Benang Kapas

  • Ditetapkan: 08 Okt 2025
  • Diundangkan: 20 Okt 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PMK 41 TAHUN 2024

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan

  • Ditetapkan: 21 Jun 2024
  • Diundangkan: 04 Jul 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG | TARIF BEA MASUK
51/PMK.010/2022

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan skema User Spesific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indo...

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 31 Mar 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 81 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Sirup Fruktosa

  • Ditetapkan: 22 Agu 2023
  • Diundangkan: 28 Agu 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK | TINPLATE
PMK 66 TAHUN 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah dari Rep...

  • Ditetapkan: 19 Sep 2024
  • Diundangkan: 04 Okt 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | BEA DAN CUKAI
PMK 28 TAHUN 2024

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 29 Apr 2024
  • Diundangkan: 16 Mei 2024

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 36

Loading...
Quick Look - ??
  • pengurangan bea masuk industri manufaktur...
  • kebijakan perpajakan industri...
  • insentif fiskal untuk manufaktur...
  • fasilitas impor bahan baku...
  • dampak pengurangan bea masuk terhadap ekonomi nasional...