30/PMK.08/2021

Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

• Ditetapkan: 31 Mar 2021
• Diundangkan: 01 Apr 2021

Relevan terhadapPasal 1

PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

• Ditetapkan: 15 Mei 2023
• Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadapPasal 13

PP 81 TAHUN 2013

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

• Ditetapkan: 10 Des 2013
• Diundangkan: 10 Des 2013

Relevan terhadapMenimbang

UU 7 TAHUN 2014

Perdagangan

• Ditetapkan: 11 Mar 2014
• Diundangkan: 11 Mar 2014

Relevan terhadapPasal 3

PERPRES 3 TAHUN 2016

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

• Ditetapkan: 08 Jan 2016
• Diundangkan: 08 Jan 2016
• Konsolidasi

Relevan terhadapPasal 1

PP 108 TAHUN 2012

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

• Ditetapkan: 24 Des 2012
• Diundangkan: 24 Des 2012

Relevan terhadapMenimbang

PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

• Ditetapkan: 20 Feb 2023
• Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadapPasal 1 dan Pasal 8

PERPRES 114 TAHUN 2020

Strategi Nasional Keuangan lnklusif

• Ditetapkan: 07 Des 2020
• Diundangkan: 07 Des 2020

197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

• Ditetapkan: 19 Mei 2021
• Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadapMemutuskan

PMK 55 TAHUN 2024

Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

• Ditetapkan: 21 Agu 2024
• Diundangkan: 27 Agu 2024