JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 34 hasil yang relevan dengan "program studi keuangan industri "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
BIDANG UMUM | KEARSIPAN
196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 20 Des 2019
  • Diundangkan: 23 Des 2019
Thumbnail
PENYUSUNAN | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
28/PMK.06/2013

Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero)Di Bawah Pembinaan dan Peng...

  • Ditetapkan: 22 Jan 2013
  • Diundangkan: 22 Jan 2013
Thumbnail
PEMBAGIAN URUSAN | KABUPATEN/KOTA
PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  • Ditetapkan: 09 Jul 2007
  • Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | TARIF LAYANAN BLU
5/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

  • Ditetapkan: 06 Jan 2015
  • Diundangkan: 06 Jan 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
24/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

  • Ditetapkan: 10 Feb 2015
  • Diundangkan: 10 Feb 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | TARIF LAYANAN BLU
27/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

  • Ditetapkan: 13 Feb 2015
  • Diundangkan: 13 Feb 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | HUKUM KEUANGAN NEGARA | POLITEKNIK KESEHATAN
184/PMK.05/2011

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

  • Ditetapkan: 22 Nov 2011
  • Diundangkan: 22 Nov 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
184/PMK.05/2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

  • Ditetapkan: 30 Nov 2016
  • Diundangkan: 30 Nov 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
60/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Teknologi Sepuluh Nopember Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

  • Ditetapkan: 26 Mar 2015
  • Diundangkan: 26 Mar 2015
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
5/PUU-XVIII/2020

Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4

    Loading...
    Quick Look - ??
    • keberlanjutan keuangan...
    • manajemen risiko keuangan...
    • analisis investasi...
    • kebijakan fiskal...
    • pengelolaan anggaran pemerintah...