Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.
Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010.
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Relevan terhadap
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Relevan terhadap
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.
Relevan terhadap
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.
Relevan terhadap