JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

    FAQ
    Prasyarat
    Hubungi Kami
    Kemenkeu Logo

    Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

    • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
    • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
      Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
      Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

    JDIH Kemenkeu

    • Profil
    • Struktur Organisasi
    • Berita JDIH
    • Statistik

    Tautan JDIH

    • JDIH Nasional
    • Sekretariat Negara
    • Kemenko Perekonomian
    • Anggota Lainnya

    Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14943 (Release-7)

    Ditemukan 299 hasil yang relevan dengan "strategi pajak bagi pengembangan UMKM "
    Dalam 0.024 detik
    Thumbnail
    HUKUM UMUM
    1/KM.11/2021

    Pedoman Teknis Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Lingkungan Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 21 Sep 2021

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PELAPORAN | SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
    PER-11/PJ/2025

    Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Int...

    • Ditetapkan: 22 Mei 2025
    • Diundangkan: 22 Mei 2025

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PNBP
    PP 18 TAHUN 2025

    Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara

    • Ditetapkan: 11 Apr 2025
    • Diundangkan: 11 Apr 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | CIPTA KERJA
    PP 42 TAHUN 2021

    Kemudahan Proyek Strategis Nasional

    • Ditetapkan: 02 Feb 2021
    • Diundangkan: 02 Feb 2021

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BESARAN PERSENTASE | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
    95/PMK.06/2022

    Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementeri...

    • Ditetapkan: 08 Jun 2022
    • Diundangkan: 13 Jun 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    TATA CARA PERPAJAKAN
    PER-7/PJ/2025

    Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta Perincian Jenis, Dokumen, d...

    • Ditetapkan: 21 Mei 2025
    • Diundangkan: 21 Mei 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    175/PMK.01/2022

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak

    • Ditetapkan: 22 Nov 2022
    • Diundangkan: 02 Des 2022

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | INDEKS FISKAL
    PMK 43 TAHUN 2024

    Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

    • Ditetapkan: 21 Jun 2024
    • Diundangkan: 02 Jul 2024
    Thumbnail
    IBU KOTA NEGARA | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | BEA DAN CUKAI
    PMK 28 TAHUN 2024

    Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

    • Ditetapkan: 29 Apr 2024
    • Diundangkan: 16 Mei 2024

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
    PMK 1 TAHUN 2026

    Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi P...

    • Ditetapkan: 22 Jan 2026
    • Diundangkan: 22 Jan 2026

    Relevan terhadap

    • 1
    • 2
    • 3
    • ...
    • 30
    Quick Look - ??