JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 10.000 hasil
Dalam 0.005 detik
Thumbnail
INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED | JASA KONSULTAN HUKUM
61/PMK.01/2016

Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultan Hukum dalam Rangka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Yang Diajukan oleh Indian Metals &Amp; Ferro Alloys...

  • Ditetapkan: 12 Apr 2016
  • Diundangkan: 12 Apr 2016
Thumbnail
PENYEDIAAN | SUBSIDI PUPUK
68/PMK.02/2016

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

  • Ditetapkan: 26 Apr 2016
  • Diundangkan: 26 Apr 2016
Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | APARATUR SIPIL NEGARA
72/PMK.05/2016

Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

  • Ditetapkan: 26 Apr 2016
  • Diundangkan: 26 Apr 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | TATA CARA PENGELOLAAN
71/PMK.06/2016

Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 26 Apr 2016
  • Diundangkan: 27 Apr 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT | BARANG MILIK NEGARA
69/PMK.06/2016

Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 26 Apr 2016
  • Diundangkan: 27 Apr 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEKAYAAN NEGARA | PENILAIAN
66/PMK.06/2016

Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam.

  • Ditetapkan: 26 Apr 2016
  • Diundangkan: 26 Apr 2016
Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENILAI PEMERINTAH
64/PMK.06/2016

Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

  • Ditetapkan: 26 Apr 2016
  • Diundangkan: 26 Apr 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
NILAI PABEAN | BEA MASUK
67/PMK.04/2016

Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

  • Ditetapkan: 26 Apr 2016
  • Diundangkan: 26 Apr 2016
Thumbnail
KRISIS SISTEM KEUANGAN | PENCEGAHAN
UU 9 TAHUN 2016

Pencegahan dan Penangan Krisis Sistem Keuangan

  • Ditetapkan: 15 Apr 2016
  • Diundangkan: 15 Apr 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
SIKD | SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
74/PMK.07/2016

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

  • Ditetapkan: 28 Apr 2016
  • Diundangkan: 28 Apr 2016
  • 1
  • ...
  • 19
  • 20
  • 21
  • ...
  • 1000

Loading...
Quick Look - ??
  • Pengelolaan Anggaran...
  • Kebijakan Fiskal...
  • Transparansi Keuangan...
  • Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan...
  • Pajak dan Kepatuhan....