JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 2.063 hasil yang relevan dengan "transparansi anggaran daerah Kementerian Keuangan "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | INFORMASI
PP 11 TAHUN 2001

Informasi Keuangan Daerah

  • Ditetapkan: 19 Mar 2001
  • Diundangkan: 19 Mar 2001

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
128/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
    Kpres 42 TAHUN 2002

    Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    • Ditetapkan: 28 Jun 2002
    • Diundangkan: 28 Jun 2002

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    144/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BARANG/JASA | PEDOMAN PELAKSANAAN
      Kpres 80 TAHUN 2003

      Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

      • Ditetapkan: 03 Nov 2003
      • Diundangkan: 03 Nov 2003

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEUANGAN | PERIMBANGAN
      UU 25 TAHUN 1999

      Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

      • Ditetapkan: 17 Mei 1999
      • Diundangkan: 17 Mei 1999

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
      UU 30 TAHUN 2002

      Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

      • Ditetapkan: 27 Des 2002
      • Diundangkan: 27 Des 2002
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 | PENUNJUKAN
      965/KMK.04/1983

      Badan-Badan Tertentu yang Ditetapkan Sebagai Pemungut Pajak atas Penghasilan Dari Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha, Dasar Pemungutan, Tarip S...

      • Ditetapkan: 31 Des 1983
      • Diundangkan: 31 Des 1983

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA
      Efisiensi Perencanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Melalui Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

      Rapika Erawati S.H.

      • Diterbitkan: 21 Des 2021

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA
      Specific Grant: Reformasi Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Umum Kepada Daerah Otonom Provinsi/kabupaten/kota

      Puji Prasetyo

      • Diterbitkan: 30 Jan 2023

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 204
      • 205
      • 206
      • 207

      Loading...
      Quick Look - ??
      • transparansi anggaran daerah...
      • pengelolaan keuangan daerah...
      • akuntabilitas anggaran pemerintah...
      • partisipasi masyarakat dalam anggaran...
      • laporan keuangan publik...