JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 261 hasil yang relevan dengan "analisis anggaran "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN KEUANGAN
209/PMK.05/2015

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

  • Ditetapkan: 27 Nov 2015
  • Diundangkan: 27 Nov 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
32/PUU-XVIII/2020

Pemohon keberatan dengan berlakunya pasal 6 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2013 tentang Perasuransian dengan alasan pasal tersebut bertentangan dengan pasal...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | UTANG PEMERINTAH
    218/PMK.05/2013

    Sistem Akuntansi Utang Pemerintah.

    • Ditetapkan: 31 Des 2013
    • Diundangkan: 31 Des 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | UTANG PEMERINTAH
    181/PMK.05/2015

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

    • Ditetapkan: 25 Sep 2015
    • Diundangkan: 25 Sep 2015

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
    224/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI DAN TATAKERJA | PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
    135/PMK.01/2011

    Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

    • Ditetapkan: 18 Agu 2011
    • Diundangkan: 18 Agu 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
    256/PMK.05/2015

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 31 Des 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    29/PUU-XVI/2018

    Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | DANA DESA | BIDANG PERBENDAHARAAN
      263/PMK.05/2014

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

      • Ditetapkan: 31 Des 2014
      • Diundangkan: 31 Des 2014

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAPORAN KEUANGAN | PENERUSAN PINJAMAN
      259/PMK.05/2014

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

      • Ditetapkan: 31 Des 2014
      • Diundangkan: 31 Des 2014

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 20
      • 21
      • 22
      • ...
      • 27

      Loading...
      Quick Look - ??
      • analisis anggaran kementerian keuangan...
      • strategi pengelolaan anggaran...
      • evaluasi kinerja anggaran pemerintah...
      • transparansi anggaran dan akuntabilitas...
      • optimasi alokasi anggaran publik...