JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 225 hasil yang relevan dengan "analisis kebijakan keuangan "
Dalam 0.033 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
71/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INDONESIA | TATA KELOLA
    141/PMK.010/2009

    Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

    • Ditetapkan: 31 Agu 2009
    • Diundangkan: 31 Agu 2009
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    46/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      91/PUU-XIII/2015

      Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TRANSAKSI KHUSUS | SISTEM AKUNTANSI
        248/PMK.05/2012

        Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

        • Ditetapkan: 28 Des 2012
        • Diundangkan: 28 Des 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        12/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          35/PUU-XI/2013

          Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
            76/PMK.01/2009

            Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

            • Ditetapkan: 21 Apr 2009
            • Diundangkan: 21 Apr 2009
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
            234/PMK.05/2011

            Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

            • Ditetapkan: 23 Des 2011
            • Diundangkan: 23 Des 2011

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            ANGGARAN | KLASIFIKASI
            101/PMK.02/2011

            Klasifikasi Anggaran.

            • Ditetapkan: 11 Jul 2011
            • Diundangkan: 11 Jul 2011
            • 1
            • ...
            • 20
            • 21
            • 22
            • 23

            Loading...
            Quick Look - ??
            • kebijakan anggaran negara...
            • analisis dampak fiskal...
            • manajemen utang publik...
            • evaluasi program subsidi...
            • transparansi pengelolaan keuangan...