JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 226 hasil yang relevan dengan "hak keberatan "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM TATA NEGARA
25/PUU-IX/2011

Uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I aya...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    60/PUU-IX/2011

    PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      82/PUU-IX/2011

      PUU Nomor 10/1998 tentang Perbankan

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL
        96/PMK.07/2015

        Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

        • Ditetapkan: 13 Mei 2015
        • Diundangkan: 13 Mei 2015
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        44/PUU-IX/2011

        Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          25/PUU-XII/2014

          Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PEMBERIAN IMBALAN BUNGA | BIDANG PAJAK
            186/PMK.03/2015

            Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.

            • Ditetapkan: 30 Sep 2015
            • Diundangkan: 30 Sep 2015

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            TATA CARA PELAKSANAAN | TATACARA PERPAJAKAN
            PP 80 TAHUN 2007

            Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebaga...

            • Ditetapkan: 28 Des 2007
            • Diundangkan: 28 Des 2007

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | SANKSI
            268/PMK.03/2015

            Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersif...

            • Ditetapkan: 31 Des 2015
            • Diundangkan: 31 Des 2015
            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            1/PUU-VII/2009

            Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

              Relevan terhadap, , dan

              • 1
              • ...
              • 20
              • 21
              • 22
              • 23

              Loading...
              Quick Look - ??
              • hak keberatan pajak...
              • prosedur pengajuan keberatan pajak...
              • mekanisme hak keberatan kepada Kementerian Keuangan...
              • peraturan hak keberatan kewajiban perpajakan...
              • proses penyelesaian sengketa pajak...